MENEROPONG PEMBANGUNAN INDONESIA

Pasca mengalami masa Orde Baru kini Indonesia memasuki era Reformasi. Era yang digadang-gadang sebagai tombak pembangunan bumi pertiwi dan sebagai perombakan gaya kepemimpinan bangsa kita yang sudah merdeka.

Sejauh ini pembangunan di Indonesia memang menjadi sorotan khalayak umum. Hal ini dikarenakan belum meratanya pembangunan serta asumsi publik yang beranggapan bahwa uang yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, kini dialihkan sebagai sarana untuk menambah pundi-pundi pejabat negeri. Lantas apakah hal tersebut benar?

Salah satu undang-undang yang mengatur rencana pembangunan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 yang berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disingkat RJP. RJP ini merupakan suatu rencana pembangunan dalam jangka waktu dua puluh tahun. Dapatkah pemerintah mewujudkan pembangunan dalam jangka waktu yang relatif lama tersebut? Seharusnya bisa diwujudkan dengan anggaran pembangunan yang sesuai dan penggunaan anggaran yang optimal . Untuk menghindari kongkalikong dalam praktik pembangunan, pemerintah harus lebih jeli lagi dalam mengelola anggaran yang tidak sedikit nominalnya. Selain menyoroti anggaran, pemerintah juga harus pintar-pintar memilah dan memilih pihak-pihak yang terlibat agar jatuh di tangan orang-orang yang bertanggung jawab sehingga dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Pembangunan di Indonesia untuk saat ini dikatakan belum merata. Pemerintah cenderung menggalakkannya di Pulau Jawa, hal ini dikarenakan pusat pemerintahan negara kita berada di pulau yang terdiri dari enam provinsi ini. Sampai-sampai terjadi kepadatan penduduk dan kekurangan lapangan tenaga kerja di Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal tersebut pemerintah mengadakan program transmigrasi, selain untuk meminimalisir juga untuk meratakan jumlah penduduk. Cara yang lain di antaranya  merekrut pegawai dengan sistem kerja kontrak, meskipun cara ini banyak menimbulkan pro dan kontra.

 Tidak sedikit daerah-daerah terpencil di pelosok negeri ini yang terabaikan. Bahkan, banyak aset yang disumbangkan dari daerah-daerah tersebut. Di Papua misalnya, wilayah yang aset terbesarnya dari tambang emas. Sebagai pusat emas seharusnya Papua menjadi wilayah yang terbilang maju dalam pembangunan mengingat dana yang masuk jumlahnya terbilang besar. Akan tetapi tidaklah demikian, Papua menjadi daerah yang masih jarang terjamah. Akses jalan menuju wilayah tersebut terbilang minim dan untuk menuju salah satu wilayah saja kita harus merogoh kocek yang cukup dalam dibangingkan jika kita berada di Jawa. Hal ini hanya sebagian kecil perbandingan kemajuan antara pulau satu dengan pulau yang lain.

Ketidakmerataan tersebut bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Pertama, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Kedua, wilayah Indonesia sebagian besar adalah lautan.  Kenapa kedua faktor tersebut mempengaruhi? Dengan keadaan wilayah yang tidak menjadi satu dan dibatasi oleh lautan menyebabkan akses menuju daerah tujuan menjadi minim juga membutuhkan waktu yang lama. Transportasi yang mendukung hanyalah kapal dan kendaraan yang bisa diakses melalui darat sedangkan untuk transportasi udara masih terbatas jumlah dan muatannya. Seharusnya, petinggi-petinggi negara tidak mengabaikan faktor penghambat tersebut, justru mereka harus mencari jalan keluar yang cepat dan tepat. Buat apa mereka duduk di kursi yang nyaman disertai fasilitas bagus jika tidak memakmurkan rakyatnya.

Di samping mempercantik tata kota dan suasananya. Kita juga harus meningkatkan sumber daya manusia agar nantinya orang-orang Indonesia dikenal sebagai kaum cendekia dengan mendirikan sekolah-sekolah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Tidak adanya pandangan yang berbeda dan memperlakukan secara adil antara sekolah yang berada di desa ataupun di kota karena pada hakekatnya semua sekolah itu sama, sama-sama tempat untuk menuntut imu. Para pendidik juga berperan penting dalam mencetak generasi penerus yang dapat mengharumkan nama bangsa. Mempersiapkan pendidik yang benar-benar profesional itu memang penting. Keprofesionalan pendidik dapat dilihat dari tingkat kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kalau saja mempunyai pengajar yang profesional, tentunya akan menghasilkan pelajar yang bermutu.

Terkadang kita hanya bisa menggelengkan kepala jika ada calon pendidik yang ingin menjadi pegawai negeri sipil, tetapi dengan cara yang salah. Mengikuti tes lewat pintu belakang misalnya. Salah satu potret ketidak jujuran yang mencoreng dunia pendidikan. Mau jadi apa bangsa kita! jika pendidiknya sudah bermain uang? Meskipun tidak semua pendidik seperti itu. Harusnya bangsa kita bisa mengaca pada negara-negara lain yang sistem pendidikannya tergolong mempunyai mutu dan kualitas yang baik kemudian barulah kita meniru sistem pendidikan yang sekiranya tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Membangun lingkungan sosial harus dimulai sejak dini. Di sinilah peran Dinas Sosial sangat diperlukan agar tidak terjadi keledakan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau biasa disebut dengan PMKS. Hendaknya para orang yang menjadi bagian dari PMKS lebih dibina oleh Dinas Sosial agar mereka mempunyai aktivitas yang positif yang lebih menguntungkan mereka dan tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat umum.

Menoleh pada perjuangan para bunga bangsa yang telah memerdekakan negara gemah ripah loh jinawi. Seandainya Dewan Perwakilan Rakyat mampu meneruskan perjuangan mereka dengan mewujudkan pemerintahan yang pro rakyat. Mereka seharusnya sadar, mereka dipilih untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Janji-janji pemimpin sekarang tidak semanis saat mereka berkoar-koar di atas mimbar pemilihan. Mereka akan lupa ketika sudah duduk di singgasana megah dan mewah. Saat ini Indonesia memang sedang krisis pemimpin. Pemimpin yang dipercaya justru memanfaatkan kekuasaannya untuk korupsi, bukan untuk membenahi kualitas negara dan seisinya. Tentunya, hal itu merugikan nama negara dan mengurangi rasa kepercayaan rakyatnya.